Berita Utama

27 April 2010

Penuhi Syarat, Tenaga Honorer Harus Diangkat

  • Rapat Panja Gabungan DPR

JAKARTA- Tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2005 dan PP No 43/2007 harus segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kesimpulan itu mengemuka dalam rapat panitia kerja (panja) gabungan antara Komisi II, VIII, dan X DPR RI kemarin. Hasil rapat itu selanjutnya disampaikan ke pemerintah dalam rapat panja gabungan dengan Mendiknas M Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Kepala Badan Kepegawaian Negara Edy Topo Ashari, dan Kepala Biro Pusat Statistik Rusman Heriawan di DPR, kemarin.

Menurut anggota panja tenaga honorer Djamal Aziz, syarat sesuai dua PP tersebut adalah tenaga honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah, penghasilannya dibiayai ABPN/APBD, dan masa kerjanya minimal satu tahun serta berusia tak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Tenaga honorer inilah yang harus segera diangkat oleh pejabat yang berwenang.

”Ini yang segera harus ditetapkan karena mereka terzalimi. Dulu tercecer, terselip, tidak terdaftar, dan lain sebagainya. Padahal mereka memiliki kriteria itu,” ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/4).

Sementara tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang tidak berwenang adalah mereka yang bekerja di instansi bukan pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD. Mereka akan diatur dalam PP tersendiri dengan pendekatan status dan kesejahteraan.

”Tapi fokusnya lebih diprioritaskan kepada guru karena ada UU tentang guru di Diknas, swasta maupun pemerintah itu mendapat jaminan sosial yang sama,” jelasnya.

Mengisi Formasi

Politikus dari Fraksi Partai Hanura itu menambahkan, untuk tenaga honorer yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan dibiayai oleh APBN/APBD seperti penyuluh pertanian, kesehatan, dan Korpri dengan kriteria yang sama diusulkan diangkat untuk mengisi formasi melalui tes dengan sesama tenaga honorer.

”Tapi, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat akan diberi kesempatan juga dites dengan sesama honorer. Kalau mereka juga tidak lulus akan ditempatkan tapi dengan pendekatan kesejahteraan dan status,” katanya.
EE Mangindaan mengatakan, keputusan panja gabungan DPR ini akan dijadikan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Oleh karena itu, pemerintah akan segera melakukan proses pendataan ulang seluruh tenaga honorer yang akan dijadikan data base sebelum pengangkatan menjadi PNS.
”Secepatnya kami akan mendata kembali jumlah tenaga honorer yang memenuhi syarat. Data terakhir jumlah tenaga honorer adalah 197.678 orang,” ungkapnya.

Mantan Ketua Komisi II ini memaparkan, pemerintah akan melakukan pendataan mulai Agustus 2010 sampai dengan Maret 2011, kemudian validasi dan verifikasi akan diumumkan kepada publik selama satu bulan. ”Sekaligus dilakukan maping data kembali agar tidak ada kesalahan,” katanya. (J22,K32-49)

Reviu Hasil Panja……..?

Melihat hasil kesimpulan di atas maka kami atas nama pengurus menghimbau kepada semua anggota Forum Guru Kontrak Depag untuk bersabar dan selalu berdoa agar apa yg jadi simpulan tetap dpt berpihak kepada kita. dan pengurus pusat akan selalu koordinasi dengan KABIRO untuk kepentingan kita bersama. semoga berhasil AMin……?

Iklan